wartasultra.com-Google pagerank and Worth

Regional Expose:

Media Komunikasi dan Transparansi Informasi Publik Regional Indonesia

Regional Expose:

Media Komunikasi dan Transparansi Informasi Publik Regional Indonesia

Regional Expose:

Media Komunikasi dan Transparansi Informasi Publik Regional Indonesia

Regional Expose:

Media Komunikasi dan Transparansi Informasi Publik Regional Indonesia

Regional Expose:

Media Komunikasi dan Transparansi Informasi Publik Regional Indonesia

Senin, 24 Desember 2012

Sediakan Benih Gratis, Sultra Kembangkan 6.700 Ha Kebun Kedelai

Lahan budidaya  kedelai di Sulawesi Tenggara (Sultra) mencapai 6.700 hektar. Kepala Dinas Pertanian Sultra Amir Ridwan mengatakan target produksi kedelai Sultra tahun ini mencapai 18.100 ton. "Dengan  luas lahan tersebut, target itu akan tercapai," katanya di Kendari, Sabtu (22/12) hari ini.

Menurut Amir, pemerintah mendukung pengembangan kedelai dengan memberikan bantuan benih gratis sebanyak 164 ton. Bantuan ini semuanya telah diserahkan kepada petani di enam daerah, yaitu  Kabupaten Buton sebanyak 20 ton, Kolaka (14 ton), Konawe (30 ton), Kolaka Utara (12,4 ton), Konawe Selatan (40 ton) dan Bombana 47,6 ton.

Menurut Amir, kedelai merupakan salah satu komoditi yang memiliki prospek ekonomi tinggi untuk dikembangkan di Sultra.

Senin, 03 Desember 2012

Pelat Nomor "Jenderal" Marak, Mahasiswa Protes

KENDARI, KOMPAS.com — Maraknya penggunaan pelat nomor "jenderal" oleh kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua di Provinsi Sulawesi Tenggara menuai protes dari mahasiswa yang menamakan diri Aliansi Pemuda dan Pelajar Sulawesi Tenggara (AP2-Sultra).
Aksi protes oleh AP2-Sultra dilakukan dengan mendatangi gedung DPRD Sultra, Senin (3/12/2012). Massa meminta DPRD Sultra untuk segera memanggil seluruh instansi yang terkait penerbitan dan penggunaan pelat nomor jenderal karena merugikan negara pada sektor pajak.
"Kami minta agar DPRD Sultra memanggil seluruh instansi yang terkait pada penerbitan dan penggunaan pelat nomor jenderal karena kami ketahui pelat nomor jenderal merupakan pesanan khusus, yang terindikasi diperjualbelikan sehingga mengurangi PAD," ujar koordinator aksi, Hasanuddin, saat orasi di DPRD Sultra.
Menanggapi tuntutan massa, Wakil Ketua DPRD Sultra La Pili mendukung aksi AP2-Sultra karena menurutnya, pajak kendaraan merupakan pendapatan terbesar bagi APBD. "Saya mendukung aksi kawan-kawan dan akan memanggil instansi terkait, di antaranya Samsat atau kepolisian, Dinas Pendapatan dan Aset Daerah (Dispenda-Sultra). Ini karena berkaitan dengan pembahasaan anggaran, bukan karena adanya aksi dari mahasiswa," ujar La Pili di ruang kerjanya Senin, (3/12/2012).
Pada pertemuan tersebut, massa AP2-Sultra menyerahkan fotokopi data temuan tentang pelat nomor jenderal di Sultra.
Editor :
Farid Assifa